Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

PEDOMAN LAINNYA

  1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
  4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
  5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan

BIAYA HAK - HAK KEPANITERAAN

kepaniteraan

Hak Kepaniteraan Peradilan Agama :Satuan Tarif
1.Biaya Pendaftaran Permohonan BandingPerkara50.000
2.Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan AgamaPerkara30.000
Hak-hak Kepaniteraan Lainnya :Satuan Tarif
1.Penyerahan turunan/salinanputusan/penetapan PengadilanLembar300
2.Hak RedaksiPutusan / Penetapan5.000
3.Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat
yang tersimpan di Kepaniteraan
Berkas5.000
4.Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan
5.Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran
6.Penyitaan/eksekusi  barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan  pencabutan suatu penyitaan didalam berita acara turunanPenetapan25.000
7.Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilanPenetapan25.000
8.Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan
di Kepaniteraan
Surat
9.Legagisasi Tanda TanganPutusan10.000
10.Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusanlainnya yang bukan sbg akibat keputusan pengadilanBerita Acara / Putusan5.000
11.Pencatatan :
a.Sesuatu Penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum
b.diharuskan menurut hukumAkta5.000
c.Penyerahan surat dari berkas perkaraBerkas5.000
12.Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukumAkta5.000
13.Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46
14.Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di PengadilanAkta5.000
15.Biaya pembuatan surat kuasa insidentilSurat Kuasa5.000
16.Pengesahan surat dibawah tanganSurat5.000
17.Uang legesPutusan / Penetapan3.000
MS Lhoksukon mengirim peserta Bimtek Kepaniteraan

MS Lhoksukon mengirim peserta Bimtek Kepaniteraan

MS Lhoksukon mengirim peserta Bimtek Kepaniteraan

Lhoksukon | Panitera, Panitera Muda Hukum dan Operator SIPP Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Mengikuti BIMTEK Sesuai dengan surat dari Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh nomor W1-A/882/PP.00.1/04/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Penunjukan Peserta Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Operator SIPP Mahkamah Syar’iyah Aceh. BIMTEK tersebut diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh  yang diselenggarakan selama 3(tiga) hari mulai dari 20 April s/d 22 April 2022 di Hotel Grand Nanggroe Lueng Bata Banda Aceh. Telah ditunjuk dari Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yaitu Fauzan, S.H, M.H, Musmulliadi, S.HI, M.H dan Muhammad untuk menghadiri acara tersebut.

BIMTEK dibuka oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. Zulkifli Yus, M.H, dalam sambutannya Beliau menyampaikan perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para aparatur pengadilan agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan semua pelayanan baik kepada masyarakat pencari keadilan dan juga masyarakat umum. semoga dengan adanya BIMTEK ini semakin menambah wawasan dan pengetahuan para peserta dalam penyelesaian perkara Jinayat.

DDTK Hakim dan Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

DDTK Hakim dan Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

DDTK Hakim dan Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

Lhoksukon (08/11/2021) | tepat pukul 09:00 WIB Seluruh Hakim mengikuti DDTK oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Sayyed Sofyan, S.HI, MH bersama dengan Wakil Ketua Saleh Umar Ritonga, S.HI dan Panitera Fauzan, SH, MH di ruang Media Centre Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pembinaan teknis dan sharing knowledge terkait upaya peningkatan performa SIPP seperti pada bidang validasi Data dan Laporan Mediasi serta mengenai Sidang Isbat Nikah Terpadu.

Kegiatan DDTK ini berlangsung hingga pukul 10:00 WIB sebelum kegiatan persidangan dimulai dan diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas penyelesaian perkara oleh Hakim dan Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.